Wali Kota Pangkalpinang sampaikan Tanggapan terhadap Tiga Raperda

Wali Kota Pangkalpinang H. Maulan Aklil menyampaikan tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap tiga Raperda Kota Pangkalpinang yang terdiri dari Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dan Raperda tentang Penataan Pemakaman.

Tanggapan ini disampaikan pada Rapat Paripurna Keduapuluh Empat Masa Persidangan III DPRD Kota Pangkalpinang, Rabu (22/5/2019), di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang.

Salah satu tanggapan yang disampaikan Wali Kota terkait Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, yaitu pertanyaan dari Fraksi Amanat Nasional mengenai langkah riil Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan retribusi jasa agar tidak terjadi kebocoran.

“Memberitahukan/mensosialisasikan wajib pajak untuk taat membayar retribusi, khususnya retribusi jasa usaha, meningkatkan sistem pengawasan, menyiapkan SDM PPNS dalam penindakan yang tidak membayar retribusi, dan meningkatkan sistem informasi terkait retribusi,”kata Wali Kota.

Adapun masukan dan saran fraksi-fraksi terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan adalah perpustakaan harus menjadi sarana pembelajaran, perpustakaan harus menjadi pelayanan publik yang ramah dan menarik, harus didukung oleh SDM yang professional, dan perpustakaan dibuat pusat penelitian dan rujukan tentang pengembangan budaya dan kekhasan daerah.

“Diharapkan dengan adanya perda ini nantinya dapat memajukan kebudayaan nasional dan menumbuhkan budaya gemar membaca bagi masyarakat,”tambah Wali Kota.

Beberapa masukan dan saran dari fraksi-fraksi terkait Raperda tentang Penataan Pemakaman antara lain pemakaman yang diatur dengan baik akan menjadi aset penting yang dapat menaikkan mutu dan kualitas lingkungan perkotaan, dan seharusnya setiap tempat pemakaman harus memiliki tempat parkir kendaraan luas.

“Dengan adanya paying hukum berupa peraturan daerah, maka lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk pemakaman tidak beralih fungsi,”lanjut Wali Kota._(humas-pkp)

#Timhumasprotokolpangkalpinang

You may also like...