Wali Kota Pangkalpinang Minta Kritik dan Saran Ulama Terkait Kebijakan dalam Membangun Pangkalpinang

Wali Kota Pangkalpinang H. Maulan Aklil meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberi kritik, masukan dan saran terkait kebijakan dalam membangun Kota Pangkalpinang.

Hal ini disampaikan Wali Kota pada acara Audiensi sekaligus Silaturrahim dengan Wali Kota Bersama MUI Provinsi Kepulauan Babel pada hari Rabu (2/1/2019) yang bertempat di Ruang Pertemuan Wali Kota Pangkalpinang.

Maulan Aklil menyatakan sangat membutuhkan kritik dan saran dari ulama terkait kebijakan yang diambil dalam membangun Pangkalpinang.

“Saya ingin di setiap kebijakan saya, ada ulama yang selalu memberikan masukan. Kritik dan sarannya sangat diperlukan terkait mengambil kebijakan di Pangkalpinang ini. Saya perlu sekali masukan itu. Saya malah senang bapak memberikan kritikan-kritikan. Anggap saya ini anak bapak. Saya perlu orang-orang yang memberikan masukan secara agama,”katanya.

Wali Kota mengungkapkan sangat mendukung kegiatan-kegiatan terkait aqidah dan keagamaan. Dia menyontohkan jumlah honor ustadz dan ustadzah yang dinaikkan menjadi Rp500 ribu perorang.

Saya ingin seperti zaman Pak Zul (Zulkarnain Karim) dulu dimana pengajian, lansia, dapat honor. Saya ingin aktifkan lagi.  Anak-anak yang hafiz qur’an saya umrohkan. Saya juga ingin anak-anak muslim yang pintar kita sekolahkan.  Ini sudah pernah saya lakukan melalui program dokter-dokter santri.”ungkapnya.

Selanjutnya Wali Kota memaparkan mengenai pembangunan masjid di Kawasan Taman Sari.

“Ke depan sudah saya gambarkan pembangunan Alun-alun Taman Merdeka dan Taman Wilhelmina menjadi tertib dan rapi,  termasuk masjid,”katanya.

Pembangunan akan dilaksanakan  tanpa menggunakan APBD.  PT Timah tbk sudah sepakat akan merapikan Taman Wilhelmina, termasuk membangun masjidnya. Namun karena keterbatasan lahan, masjid yang dibangun bukan masjid besar (agung).

“Jadi masjid yang dibangun tidak terlalu besar, tetapi cukup representatif untuk orang sholat disitu.   Parkirnya luas, sholatnya nyaman, dan ada AC. Tidak terlalu besar,”ungkapnya.

Wali Kota juga mendukung keinginan MUI Babel untuk mengadakan Konferensi Umat Islam di Pangkalpinang. Namun dia menyarankan MUI Babel untuk memastikan dulu terkait aturan prosedur dan pendanaan. Dia juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel.

“Terkait konferensi tadi saya izin Pak Gubernur dulu, Pak Gubernur mengizinkan tidak. Saya setuju karena target kami adalah Pangkalpinang harus jadi tempat destinasi,”katanya.

“Pangkalpinang adalah kota jasa, perdagangan, dan pariwisata. Etalase Bangka Belitung adalah Pangkalpinang. Orang mau ke Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, pasti lewat Pangkalpinang. Oleh sebab itu Pangkalpinang harus dibenahi infrastruktur dan segala macam,”lanjutnya.

Terkait isu-isu sosial,  Wali Kota mengungkapkan pemutusan sewa 14 ruko milik Pemerintah Kota Pangkalpinang yang digunakan sebagai panti pijat mulai Februari 2019.

“Tidak boleh ada lagi penyewaan. Semua 14 ruko tidak boleh lanjut. Nol kan semua.  Saya tidak peduli punya siapa!”tegasnya.

Dikatakannya, ruko-ruko tersebut akan direhab dan dirapikan. Ruko akan dibuat seragam dengan fasililitas yang lebih bagus. Dia menyatakan ruko-ruko akan dimanfaatkan khusus untuk UMKM dan kuliner Pangkalpinang.

“Seluruh UMKM di Pangkalpinang akan difasilitasi disitu. Kalau perlu free untuk mereka. Asalkan mereka jual sesuai standar mereka,”tutupnya.

Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Babel DR. Zayadi Hamzah, M.Ag menyatakan bahwa MUI Babel siap bersinergi dengan Wali Kota Pangkalpinang membangun Pangkalpinang.

“Kita siap bersinergi dengan Pak Wali. Pak Wali sangat mengakomodasi kita dalam berbagai hal terkait dalam pengembangan masyarakat atau membina masyarakat di  Kota Pangkalpinang. Alhamdulillah,”katanya. (yl)_(humas-pkp)

You may also like...