Wakil Wali Kota Pangkalpinang Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018

Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018 terealisasi Rp915,529 milyar dari target yang ditetapkan sebesar Rp912,450 milyar. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Pangkalpinang Muhammad Sopian pada acara Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang pada Tahun Anggaran 2018, Rabu (12/6/2019), di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang.

“Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan belum mencapai target yang ditetapkan. Namun beberapa pendapatan telah mencapai target, bahkan melampauinya. Hal tersebut patut kita apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan,”kata Sopian.

Sopian menyampaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp167,131 milyar atau 99,96 % dari target sebesar Rp167,193 milyar. Pencapaian melebihi target ini terutama disumbangkan dari sektor Pajak Daerah dan retribusi daerah. Sedangkan dari sektor lain-lain Retribusi Daerah serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan belum mencapai target.

“Pendapatan Pajak Daerah realisasinya sebesar Rp85,749 milyar atau 115,67% dari target yang ditetapkan sebesar Rp74,134 milyar. Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp13,217 milyar atau 108,35% dari target yang ditetapkan sebesar Rp12,198 milyar. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan realisasinya mencapai sebesar Rp5,727 milyar atau 95,45% dari Rp6 milyar yang ditargetkan. Lain-lain PAD yang Sah realisasinya sebesar Rp62,438 milyar atau 83,41% dari Rp74,860 milyar yang ditargetkan,”tuturnya.

Sopian menjelaskan realisasi pendapatan transfer merupakan penerimaan dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dari Pemerintah Provinsi adalah sebesar Rp748,397 atau 100,42% dari target sebesar Rp745,256 milyar.

“Untuk penerimaan dari DAU yang ditetapkan sebesar Rp442,796 milyar atau mencapai 99,85%. DAK yang ditetapkan sebesar Rp162,059 milyar, baru mencapai target 97,26% atau setara Rp157,626 milyar. Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang telah ditetapkan senilai Rp50 milyar telah terealisasi senilai Rp60,256 milyar atau melebihi target sebesar 120,51%,”jelasnya.

Sopian juga menyampaikan APBD Kota Pangkalpinang TA 2018 sebesar Rp1,061 trilyun yang dipergunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan yang tersebar di 31 OPD. Dari alokasi tersebut, hanya mampu menyerap senilai Rp883,544 milyar atau 83,23%.

“Tidak tercapainya penyerapan ini selain karena efisiensi pelaksanaan anggaran, juga disebabkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana karena berbagai macam persoalan kebijakan dan teknis yang dihadapi, sebagaimana telah disampaikan pada Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2018,”katanya.

Selain itu, Sopian melaporkan bahwa pada tahun 2018 diperoleh SILPA senilai Rp181,102 milyar, sebagian SILPA tersebut sudah dialokasikan untuk menutupi defisit APBD Tahun Anggaran 2019 yang sudah dianggarkan sebesar Rp25,419 milyar.

“Adapun nilai Aset Pemerintah Kota Pangkalpinang sebesar Rp2,991 trilyun; Kewajiban (Kewajiban Jangka Pendek) sebesar Rp6,509 milyar, dan Ekuitas Dana sebesar Rp2,985 trilyun,”tuturnya.

Sopian mengatakan Pemerintah Kota Pangkalpinang patut berbangga dengan hasil kerja keras yang telah dilakukan tidaklah sia-sia karena Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018 memperoleh predikat dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Ini merupakan sejarah bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang karena untuk kedua kalinya memperoleh predikat Opini WTP.

“Namun demikian kami menyadari bahwa untuk mempertahankan predikat WTP ini tidaklah mudah, semakin ke depan dinamikanya semakin beragam. Oleh sebab itu, WTP yang diperoleh ini harus betul-betul fundamental, kuat dan kokoh sebagai pijakan berikutnya. Bila ada yang kurang segera diperbaiki, rekomendasi segera ditindaklanjuti, permasalahan segera koordinasi, dikonsultasikan dan diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan,”kata Sopian._(humas-pkp)

#Timhumasdanprotokolpangkalpinang

Mungkin Anda juga menyukai