Penyampaian LKPJ Wali Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018

Walikota Pangkalpinang H. Maulan Aklil menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018 pada hari Kamis (28/3/2019) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang.

Isi laporan LKPJ selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

NOTA PENGANTAR LAPORAN  KETERANGAN  PERTANGGUNG  JAWABAN (LKPJ) WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2018

Disampaikan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRDKota Pangkalpinang 28 Maret 2019

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita dapat bersilaturahim untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Akhr Tahun Anggaran 2018.

 Shalawat serta salam, kita sampaikan kepada Junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu‘alaihi Wassalam, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang senantiasa menjadi suri tauladan yang sempurna bagi segenap umatnya hingga akhir zaman.

Mengawali penyampaian Nota Pengantar ini, selaku Walikota Pangkalpinang yang belum genap 6 bulan dilantik menjadi Walikota Pangkalpinang, bersama Wakil Walikota Pangkalpinang memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada DPRD Kota Pangkalpinang dan seluruh pemangku kepentingan, yang selama ini telah menjalin komunikasi yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Begitu pula kepada para Pimpinan Partai Politik, dan seluruh aparat Pemerintah Daerah yang terus memberikan dukungan dalam mewujudkan agenda pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) dan berbagai perencanaan sektoral yang telah ditetapkan.

            Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang atas segala dukungan dan upaya untuk tetap memelihara suasana kondusif dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan di Kota Pangkalpinang dan dalam menciptakan kondisi Pangkalpinang yang relatif aman, baik menjelang, selama, dan sesudah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Pada tahun 2018 Kota Pangkalpinang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yang berimplikasi pada perubahan kebijakan pembangunan pada dokumen RPJMD 2013 – 2018 menjadi RPJMD 2018 – 2023 sehingga dalam dokumen RPJMD, Kota Pangkalpinang mengalami transisi kebijakan. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018 dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2018 dan merupakan laporan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (progress report) pada tahun ke-5 RPJMD Kota Pangkalpinang dimaksud.

LKPJ Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai salah satu satu bahan bagi DPRD Kota Pangkalpinang untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota  Pangkalpinang selama tahun 2018, untuk selanjutnya rekomendasi hasil evaluasi DPRD tersebut diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang (RKPD) dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 69 ayat 1,  yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) kepada masyarakat, ditekankan bahwa laporan pertanggungjawaban agar disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga data keuangan yang disajikan dalam laporan ini adalah berdasarkan laporan keuangan Tahun 2018 yang belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selanjutnya pada nota pengantar yang akan saya sampaikan ini, meliputi Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah serta kinerja sebagian dari Urusan Pemerintahan, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang yang secara lengkap telah dituangkan pada buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pangkalpinang Tahun 2018 yang telah  Bapak/Ibu terima.

Pimpinan dan Anggota DPRD dan Bapak/Ibu sekalian,

            Berdasarkan kondisi Kota Pangkalpinang saat ini, dan tantangan yang dihadapi serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh daerah dan amanat pembangunan yang tercantum dalam RPJP Nasional, maka Visi Kota Pangkalpinang Tahun 2013 – 2018 adalah “Pangkalpinang Sebagai Kota Investasi dan Berwawasan Lingkungan”. Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

  1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
  2. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan
  3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan analisis isu-isu strategis dan memperhatikan visi, dan misi serta tujuan dan sasaran, maka telah dirumuskan program pembangunan daerah yang menjadi program prioritas pembangunan daerah Kota Pangkalpinang yaitu:

  1. Pemerataan  kualitas  pendidikan,   pendidikan  vokasional  dan  akademi komunitas;
  2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
  3. Peningkatan Pemberdayaan perempuan, pengurangan kemiskinan dan penyandang masalah sosial
  4. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
  5. Pengembangan industri unggulan
  6. Pengembangan perekonomian, koperasi dan UKM berbasis pariwisata.
  7. Peningkatan iklim investasi.
  8. Pengembangan industri, pariwisata dan budaya
  9. Pembangunan berbasis satu milyar satu kelurahan dan satu milyar satu kecamatan.
  10. Penguatan perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang.
  11. Peningkatan pembangunan infrastruktur publik.
  12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
  13. Peningkatan pelayanan publik
  14. Perwujudan Good Governance  dan Clean Government

Pimpinan dan Anggota DPRD dan Bapak/ibu yang kami hormati,

Penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2018 ini diawali dengan penjelasan tentang pengelolaan keuangan daerah.

A.Pengelolaan Pendapatan Daerah

       Pendapatan Daerah merupakan salah satu bagian dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari  Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah. Dalam pelaksanaan    APBD Tahun Anggaran 2018, Pendapatan Daerah secara keseluruhan ditargetkan sebesar  Rp. 912.450.530.891  dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2018  telah melampaui target yaitu Rp.  915.471.030.215,73 atau sebesar 100,33%. Sehingga realisasi pertumbuhan pendapatan daerah dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 5,14%. Kontribusi masing-masing kelompok pendapatan terhadap total pendapatan adalah sebagai berikut:

  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan Rp. 167.193.967.367 dan terealisasi Rp. 167.073.716.296,98 atau sebesar 99,93%.
  2. Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Provinsi pada tahun Anggaran 2018 dianggarkan  Rp. 716.808.748.524 dan sampai akhir tahun 2018 dapat direalisasikan sebesar Rp. 725.406.294.918,75  atau sebesar 101,20%.
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan Rp. 28.447.815.000 dapat direalisasikan sebesar Rp.22.991.019.000 atau 80,82%.

B. Belanja Daerah
Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018 secara keseluruhan ditargetkan Rp. 1.061.621.919.706,30 dan terealisasi Rp. 883.543.214.804,98 atau 83,23% yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung yang terealisasi Rp. 357.859.645.666,30 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 391.972.782.037,29 atau 91,30%, serta Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 669.649.137.669,01 terealisasi Rp. 525.683.569.138,68  atau 78,50%.

C. Pembiayaan
Dari sisi Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2018  terdiri dari:

  1. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.671.388.815,30 direalisasikan sebesar Rp. 150.617.501.793,30 atau mencapai 99,9%.
  2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, yang dalam penganggarannya dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran Tahun 2018 dapat terealisasi sebesar 100% yaitu Rp 1.500.000.000.
  3. Sisa Lebih Pembiayan Anggaran (SILPA) sebesar 181.045.317.204,05  pada Tahun Anggaran 2018.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan secara umum pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2018, yang meliputi penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, urusan penunjang serta penyelenggaraan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dilaksanakan melalui beberapa program antara lain Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pendidikan Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Pada tahun 2018 keberhasilan pembangunan Urusan  Pendidikan dapat ditunjukkan dengan  Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar  sebesar 101,46%; APM Sekolah Menengah  Pertama mencapai 100,59%. Sementara itu Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SD/MI tahun 2018 sebesar 0,02% dan tingkat SMP/MTs  sebesar 0,23 %, yang artinya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 0,43%. Pada jenjang SD/MI Angka Kelulusan mencapai 100% dan jenjang SMP/MTs mencapai 99,90%. Sedangkan untuk Pendidikan Anak Usia Dini mencapai 94,37% dari total anak usia 4-6 tahun. Selain itu pada tahun 2018 telah dihasilkan output dari beberapa program dan kegiatan antara lain  tersedianya beasiswa yang diberikan kepada 1756 siswa tingkat SD/MI dan 880 siswa tingkat SMP/MTs/SMPLB. Upaya untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan telah dilaksanakan beberapa kegiatan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diberikan kepada jenjang pendidikan dasar SD dan SMP sebesar Rp 9.304.272.874. Adapun BOS dari Pemerintah Pusat kepada Pendidikan Dasar sebesar Rp 19. 783.020.801.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Strategi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat antara lain adalah peningkatan pelayanan kesehatan. Upaya menjalankan strategi tersebut dilaksanakan melalui program-program antara lain : Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Upaya Kesehatan Masyarakat, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan program lainnya

Keberhasilan penyelenggaraan urusan kesehatan pada tahun 2018 dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kesehatan antara lain:

  1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 85,1% dapat ditangani secara benar dan tepat sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada;
  2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 97.9%;
  3. Cakupan kelurahan yang UCI (Universal Child Immunization); 42 kelurahan, atau 100%  sudah mencapai UCI;
  4. Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan; ditemukan 11 kasus balita gizi buruk. Semua kasus tersebut 100% sudah mendapatkan perawatan;
  5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+), penemuan penderita penyakit TBC BTA (+) sebanyak 196 penderita atau  100% dari  kasus yang ada pada tahun 2018 sebesar 196 kasus;
  6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD; ada 162 kasus penyakit DBD dan sudah ditangani 100%;
  7. Cakupan kunjungan bayi; yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 4.195 bayi atau 97.5% dari jumlah seluruh bayi lahir hidup sebesar 4.303 bayi.
  8. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai 158%.

Pembangunan Urusan Bidang Kesehatan, keberhasilannya juga dapat ditunjukkan dengan meningkatnya  Usia Harapan Hidup (UHH) dari sebesar 72,65 tahun pada tahun 2017 menjadi 72,68 tahun pada tahun 2018 yang artinya UHH kota diatas angka standar dunia yang berada di angka rata-rata 72 tahun. Dapat dilaporkan pula bahwa pada APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018 telah dianggarkan dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat kurang mampu  sebesar Rp. 6.879.852.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.838.872.000 untuk sasaran 24.927 peserta.

Selanjutnya berkaitan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pada tahun 2018 panjang jalan kota yang berada dalam kondisi baik adalah 326,70 km dan pada urusan ini telah menghasilkan capaian kinerja dari Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan antara lain: terlaksananya pembangunan jalan sebanyak 14 upaya, sedangkan pada Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong menghasilkan pembangunan fasilitas saluran jalan sebanyak 18 upaya. Sementara pada Program Perencanaan Tata Ruang telah dihasilkan dokumen Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan di Kota Pangkalpinang. Capaian lain pada tahun 2018 adalah telah terealisasinya   pembangunan 3 (tiga) gedung kantor kelurahan yaitu kelurahan Asam, kelurahan Gajah Mada dan Kelurahan Jerambah Gantung yang dilaksanakan melalui program Perencanaan Pembangunan Gedung dan Fasilitas Umum lainnya.

Saudara Pimpinan dan anggota dewan serta bapak/ibu sekalian,

            Sebagai daerah perkotaan yang terus berkembang, kawasan kumuh di Kota Pangkalpinang ini menjadi permasalahan tersendiri. Oleh karenanya pelaksanaan Program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh,  yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan telah menyokong terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan di Kota Pangkalpinang. Pada capaian indikator  luas kawasan kumuh Kota Pangkalpinang yang pada tahun  2018 masih terdapat 21,90 ha areal kawasan yang harus dientaskan kekumuhannya atau 0.18% dari luas wilayah Kota Pangkalpinang.

             Pada tahun 2018, luas Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kota Pangkalpinang sebesar 1.400 hektar lebih dan  cakupan Ruang Tebuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah mencapai 11, 89%.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Di tahun 2018, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Satuan Polisi Pamong Praja. Upaya Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam  menata fasilitas umum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan antara lain melalui Program Pengembangan Perumahan yang pada tahun 2018 telah terbangun 59 unit rumah pada kegiatan Pembangunan Baru (PB) Rumah dalam rangka Pemenuhan terhadap perumahan swadaya layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 186 unit rumah pada kegiatanPeningkatan Kualitas (PK) Rumah dalam rangka Pemenuhan terhadap perumahan swadaya layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk kegiatanPeningkatan Kualitas (PK) Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 124 unit.  Pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Terbuka Hijau telah terbangun 3 (tiga) taman yaitu Taman Tugu Tudung Saji, Sarana Taman Pot Vertikal Kota Beribu Senyuman, dan Sarana Taman Lampu Penerangan di Alun-alun Taman Merdeka.

Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki salah satu program unggulan yaitu Kegiatan 3S (Sasaran Sekawan Sejahtera) yang dilaksanakan di 7 (tujuh) Kecamatan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Program 3S ini  bertujuan untuk membangun dan memperbaiki berbagai infrastruktur yang kurang baik di Kota Pangkalpinang, dan kegiatan ini secara umum dapat direalisasikan dengan baik.

Sebagai salah satu program prioritas, stabilitas keamanan dan ketertiban dapat dilihat dari pencapaian indeks ketertiban dan ketentraman Kota Pangkalpinang di tahun 2018 berada di angka 8,82%. Indeks ini menunjukan level tertib dan tentramnya suatu wilayah. Salah satu catatan positif yang dimiliki  Kota Pangkalpinang yang patut kita syukuri bersama adalah dibandingkan daerah lain, dalam hal kondusifitas lingkungan, Kota Pangkalpinang berada pada level zero conflict atau tidak ada konflik baik vertikal maupun horizontal. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah  telah dilakukan melalui Kegiatan Kominda  (Komunitas Intelijen Daerah), Kegiatan Tim Terpadu yang merupakan rencana aksi analisis dan pencegahan konflik sosial maupun komunal serta Kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama yang berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. Dalam rangka penegakkan Perda, pada tahun 2018 persentasenya adalah 94,23%. Pada urusan ketentraman dan ketertiban yang diampu oleh  Badan Kesbangpol, Satuan Pol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dilaksanakan beberapa program antara lain Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat), Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam serta program lainnya. Terkait dengan pencegahan dan penanggulangan bencana,  Pemerintah telah menetapkan Indeks Risiko Bencana yang pada tahun 2018 skor indeksi risiko bencana Kota Pangkalpinang cenderung stabil yaitu di angka 120,4. Walaupun tidak terlalu tinggi jika dibandingkan kota lain, tetapi tetap diantisipasi oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang antara lain dengan menginisiasi pembentukan kampung siaga bencana, penguatan internal SDM untuk Satuan Reaksi Cepat (SRC) juga normalisasi kolong seperti rehabilitasi dan rekonstruksi kolong  Jelana/Bilun yang merupakan kolong retensi tempat penampungan saluran air pada saat hujan, sebagai sumber air baku, dan direncanakan menjadi destinasi baru wisata di Pangkalpinang serta menjadi Ruang Terbuka Hijau.

Untuk pembangunan di bidang sosial, yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang selain peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengurangan kemiskinan, pada tahun 2018 Pemerintah Kota Pangkalpinang melaksanakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpecil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang telah berhasil menyalurkan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin sebanyak 5682 KK, Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) dan program lainnya.

Kemudian dalam upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada  Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah dilaksanakan Kongres Anak, Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pengembangan kebijakan Kota Layak Anak, Sosialisasi Penganggaran yang Responsif Gender dan Peningkatan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Dalam menunjang program dan kegaitan yang responsif gender, capaian persentase rasio Anggaran Responsif Gender (ARG) Kota Pangkalpinang tahun 2018 sebesar 8%.  Sementara itu Rasio Anggaran Responsif Hak Anak (ARA) baru mencapai 0,15% dari total APBD Kota Pangkalpinang.

Sebagai ibu kota propinsi,  pada sisi peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kota Pangkalpinang, cenderung belum memenuhi harapan, walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pangkalpinang pada tahun 2017 capaiannya sebesar 56,64% dan pada tahun 2018 menjadi 57,15%.

Bapak/Ibu hadirin sekalian,

            Pembangunan Urusan Bidang Ketenagakerjaan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui kegiatan Aplikasi IPK dan Bursa Kerja Online, entry data pencari kerja sehingga pendaftaran pencari kerja kerja melalui sistem bursa kerja online, Fasilitasi  Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Rakor lembaga kerjasama (LKS) Tripartit dengan capaian penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha.  Pemerintah Kota Pangkalpinang telah memiliki sertifikat ISO 9001 : 2015 tentang  : Providing service of job seeker card , Job vacancies , Placement , Including registration, Re-registration and process information. Masa berlaku sertifikat ini sampai dengan 17 Desember 2018.  Pada capaian indikator pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh mencapai 86,10% yang ditunjukkan dengan jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif sebanyak 29.040 orang dengan total jumlah pekerja/buruh yang mencapai 33.725 orang.

Dalam rangka mewujudkan misi sebagai kota investasi juga program prioritas pembangunan urusan Penanaman Modal  capaian kinerja dapat ditunjukkan dengan terselenggaranya pelayanan perizinan melalui kegiatan Optimalisasi Peningkatan PAD dan telah menghasilkan persetujuan ijin  investasi  sebanyak 678  ijin selama tahun 2018.  Sementara itu data investasi yang tercatat pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja mencapai Rp 1,9 milyar, yang didominasi  oleh sektor jasa dan perdagangan diantaranya beroperasionalnya hotel baru seperti Swissbel Hotel dan Sahid Condotel serta beberapa usaha jasa dan retail lainnya.

Sebagai pusat jasa dan perdagangan serta pusat pemerintahan di propinsi Kepulauan Bangka Belitung, laju pertumbuhan penduduk  Kota Pangkalpinang dari tahun ke tahun cenderung fluktutaitf. Di tahun 2017, laju pertumbuhan penduduk mencapai angka 4,17% dan kemudian kembali turun di tahun 2018 yakni sebesar 4,05%. Beberapa faktor pemicu turunnya pertumbuhan penduduk yakni turunnya angka kelahiran dan tingginya angka kematian. Pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana keberhasilannya dapat ditunjukkan dengan prevalensi peserta KB aktif di tahun 2018 sebesar  87,69% naik dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 78.29% dengan rasio petugas lapangan/penyuluh KB disetiap kelurahan mencapai 38,09%. Capaian tersebut dihasilkan melalui upaya-upaya antara lain penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan keluarga berencana, distribusi alat dan obat kontrasepsi serta kegiatan lainnya. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap KB sejak usia remaja, telah dilakukan pembinaan terhadap 30 (tiga puluh) duta generasi berencana (genre) melalui program Kesehatan Reproduksi Remaja.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Pembangunan urusan bidang pariwisata, dilaksanakan melalui berbagai program antara lain Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dan Pengembangn Kemitraan dan menghasilkan capaian  peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yaitu mencapai 228 ribu orang lebih, meningkat dibandingkan tahun 2017 yaitu sebanyak 215 ribu orang lebih dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB adalah 1,59%. Untuk melayani wisatawan yang berkunjung dan ingin mengetahui lebih lanjut wisata di Kota Pangkalpinang, saat ini Kota Pangkalpinang telah memiliki pusat informasi wisata/ TIC berserta perlengkapannya yang berlokasi di kawasan Pantai Pasir Padi.

              Dalam rangka pengembangan nilai budaya dan pelestarian budaya,  Urusan Wajib Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, telah melaksanakan beberapa program diantaranya Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Pengelolaan Keragaman Budaya. Untuk tahun 2018, persentase pelestarian budaya tangible dan intangible di Kota Pangkalpinang sebesar 100%.

          Walaupun belum menempati posisi puncak pada PORPROV V Tahun 2018 yaitu berada  pada posisi runner up, secara keseluruhan persentase prestasi pada urusan Bidang Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017, yaitu naik 0,82% menjadi 2,93 %, dan pada tahun 2018 telah dilaksanakan Program Peran Serta Kepemudaan, Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga, Pembinaan Pemasyarakatan Olah Raga dan program lainnya.

            Sementara itu sebagai upaya meningkatan minat dan budaya baca masyarakat, pada pembangunan urusan perpustakaan telah dilaksanakan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Untuk capaian pada tahun 2018 dapat dilihat dari  target jumlah pemustaka dalam 1 tahun sebanyak 20.000 orang dan terealisasi 33.587 orang, serta jumlah koleksi bahan perpustakaan dengan target 39.500 eksemplar dan terealisasi sebanyak 45.428 eksemplar. Pelayanan perpustakaan kepada masyarakat juga terus ditingkatkan melalui kegiatan  Pelayanan Perpustakaan Keliling  ke sekolah – sekolah, kampus, taman pendidikan masyarakat, Lembaga Permasyarakatan dan pusat keramaian, untuk itu  Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pangkalpinang melakukan sejumlah kerjasama dengan beberapa pihak tentang Pelayanan Mobil Layanan Perpustakaan Keliling (MPK) dengan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Perempuan Klas III Pangkalpinang, SD Alam Bangka Belitung dandengan SD Negeri 15 Pangkalpinang.

Pimpinan dan Anggota DPRD dan Bapak/Ibu yang kami hormati,

Peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang dan keberhasilan pembangunan Urusan Bidang Lingkungan Hidup dapat ditunjukkan pada penanganan sampah, dari 247.335 ribu m3 lebih jumlah volume sampah yang diproduksi, 199 ribu m 3 lebih atau 80,5% yang berhasil ditangani. Hal tersebut antara lain dicapai melalui Progam Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan antara lain: penyediaan prasarana dan sarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan,  pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, operasional TPA sistem sanitari landfil, dan kegiatan lainnya. Capaian pada urusan lingkungan hidup lainnya adalah rasio tempat pembuangan sampah per 1000 penduduk mencapai 2,71 dan dari 6 kasus lingkungan yang terdaftar semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Untuk indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Pangkalpinang yang mempunyai tiga parameter yaitu kualitas air sungai, kualitas udara dan tutupan hutan, berada di angka 60,88% atau meningkat 0.54% dari tahun 2017.

       Pembangunan Urusan Bidang Perhubungan pada tahun 2018  telah dilaksanakan beberapa program yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan PAD dan Pendapatan lainnya melalui Kegiatan Optimalisasi penerimaan PAD UPT Parkir dan Terminal, Optimalisasi penerimaan PAD Dinas PerhubungandanOptimalisasi UPT BPKB, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ juga dilaksanakan Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum, dan program lainnya. Pada tahun 2018 capaiannya yang dapat dilihat adalah telah terpasangnya lampu penerangan jalan LED  di kawasan Pantai Pasir Padi, perkantoran Walikota Pangkalpinang dan di Kecamatan Taman Sari serta Kecamatan Gerunggang. Selain itu juga telah dilakukan warning light di simpang Gedung Nasional dan simpang Gandaria, dan pembukaan marka jalan di depan beberapa Sekolah Dasar.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

            Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dengan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Penataan Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dari 85% yang ditargetkan terealisasi 81,79%. Capaian lain dapat  dilihat dari persentase kepemilikan KTP yang  mencapai 103,54 %, sementara itu rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk mencapai 1031,277. 

            Kemudian pembangunan Urusan Pemerintahan fungsi penunjang yaitu bidang Administrasi Pemerintahan, dilaksanakan oleh beberapa OPD yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan 7 Kecamatan. Pada bidang ini capaiannya antara lain jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 16 Perda, jumlah Raperda yang diusulkan dan disetujui adalah sebanyak 14 Raperda, jumlah keputusan DPRD adalah sebanyak 22 keputusan dan ditindaklanjuti seluruhnya, jumlah keputusan Walikota adalah sebanyak 509 dan ditindaklanjuti seluruhnya, serta jumlah peraturan Walikota yang ditetapkan adalah sebanyak 63 dan ditindaklanjuti seluruhnya.

Perwujudan good governance  dan clean government antara lain dapat dilihat dari bidang Pengawasan pada fungsi penunjang yang telah melakukan upaya-upaya pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara  internal. Capaian prestasi yang diraih Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah telah diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI  Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2017 setelah sebelumnya mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).Capaian lainnya adalah rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan semester I Tahun 2018 mencapai 76,54%meningkat dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 72,61%.

Selanjutnya pada aspek keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah dengan fokus pada sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, capaiannya dapat dilihat melalui indikator kesesuaian prioritas pembangunan yang mencapai 100%. serta capaian penjabaran program RPJMD dalam RKPD 92,51%. Untuk bidang perencanaan pada tahun 2018, telah mencapai hasil yang cukup baik di bidang dokumen perencanaan pembangunan walaupun belum mendapatkan hasil prestasi / penghargaan di tingkat Provinsi maupun di tingkat nasional.

Pada bidang Kepegawaian dapat dilaporkan juga bahwa per 31 Desember 2018 jumlah pegawai Pemerintah Kota Pangkalpinang  sebanyak 3.005 orang PNS, dan 2.670 Tenaga Haran Lepas. Salah satu upaya memberikan pelayanan kepegawaian maka saat ini telah tersedia sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) melalui kegiatan Pengembangan/ Pembangunan SAPK. Selanjutnya guna memenuhi kebutuhan pegawai di beberapa Organisasi Perangkat Daerah terutama untuk tenaga kesehatan maupun tenaga kependidikan pada tahun 2018 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah merekrut 267 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan rincian 66 CPNS golongan II dan 201 orang golongan III.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terkait dengan tugas pembantuan yang tujuannya untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah, pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Pangkalpinang  mendapatkan tugas pembantuan dari 1 (satu) kementerian yaitu, Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui Program Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Menggunakan kartu Tani dengan kegiatan Verifikasi dan Validasi RDKK Pupuk Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan  Pertanian Kota Pangkalpinang dengan pagu dana sebesar Rp. 90.200.000,- dan telah direalisasi sebesar Rp. 80.200.000,-

 Pimpinan dan Anggota Dewan serta bapak/ibu yang terhormat,

Dari realisasi program dan kegiatan yang direncanakan menciptakan beberapa penghargaan yang berhasil diraih Kota Pangkalpinang selama tahun 2018 antara lain :

  1. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dari Menpan RI;
  2. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)yang diperoleh pada tahun 2018;
  3. Penghargaan dari Menteri Kesehatan sebagai Peringkat III Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Toga dan Akupresur Tahun 2018;
  4. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM  sebagai Kota Peduli Hak Azasi Manusia Tahun 2017;
  5. Penghargaan National Procurement Award Kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE : 2014 ;
  6. Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Apresiasi Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku Pada Anak Tahun 2018 dari Kemendikbud RI;
  7. Sertifikat Peserta Rekor Guru Menulis Tahun 2018 dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia;
  8. Sertifikat  dari Kemendikbud RI kepada ‘Sulfiana” sebagai Peserta Bimbingan Teknis Literasi Keluarga di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Penghargaan dari Kemendikbud RI kepada TPA Intan Asri sebagai Penyelenggara terbaik GERNAS BAKU (Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku);
  10. Penghargaan dari Kemendikbud RI kepada PAUD Babel Kids sebagai Penyelenggara terbaik GERNAS BAKU;
  11. Penghargaan dari Kemendikbud RI kepada TK Biruni sebagai Penyelenggara terbaik GERNAS BAKU;
  12. Penghargaan dari Kemendikbud RI Kepada Sarah Putri Ayunisa sebagai Juara 3 Lomba Pantun SMP Tingkat Nasional Tahun 2018;
  13. Penghargaan dari Kemendikbud RI Kepada Guevara Al Fauzan sebagai Juara 3 Lomba Pantun SMP Tingkat Nasional Tahun 2018;
  14. Penghargaan dari Kemendikbud RI Kepada Salsha Fransiska sebagai Juara 3 Lomba Pantun SMP Tingkat Nasional Tahun 2018;
  15. Penghargaan dari Gubernur Akademi Angkatan Udara dan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Kepada Arvia Safira S sebagai Juara 3 Under 55 Kg Cadet Putri;
  16. Penghargaan dari Kemendikbud RI kepada Yunita Dwi Darma sebagai Peraih Medali Perunggu Bidang Ilmu Pengetahuan Alam;
  17. Penghargaan sebagai Juara Marathon 10K Tingkat Nasional;
  18. Penghargaan Juara III kepada Fatmawati pada Kejurnas Cabang Atletik antar PPLP/PPLP-D dan SKO Se- Indonesia;
  19. Penghargaan dari Kemenpan RI Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik dengan Catatan Tahun 2018;
  20. Penghargaan dari Kemenpan RI Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik dengan Catatan Tahun 2018;
  21. Penghargaan dari Kemenpan RI Kepada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Cukup dengan Catatan Tahun 2018;
  22. Penghargaan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Terbaik II Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018; 
  23. Penghargaan sebagai Pemenang Kedua Anugerah Kencana Tingkat Provinsi Bangka Belitung Tahun 2018;
  24. Walikota Pangkalpinang memperoleh Penghargaan dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung atas dukungan dan pembinaan kepada perusahaan yang telah berhasil mendapatkan penghargaan produktivitas Siddhakarya Tahun 2018;
  25. Peringkat 6 pada ajang Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional yang diikuti oleh 34 propinsi;
  26. Penghargaan Medali Emas kepada Arvia Safira Salsabila pada Kepri Open Taekwondo Championship 2 2018;
  27. Penghargaan Medali Perak kepada Arvia Safira Salsabila pada Kejuaraan Taekwondo Pangkalpinang Championship I 2018;
  28. Penghargaan Juara I Pra Remaja kepada Catur Hadi Pranata pada Kejuaraan  Daerah Pencak Silat Tingkat Usia Dini, Pra Remaja dan Remaja;
  29. Peringkat 2 pada Pekan Olahraga Tingkat Propinsi Kepulauan Bangka  Belitung Tahun 2018;
  30. Juara I Umum jenjang SMP pada O2SN Tingkat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018;
  31. Peringkat 3 jenjang SD pada O2SN Tingkat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018;
  32. Juara I Umum pada Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  33. Juara I Umum pada Festival Olahraga Tradisional Tingkat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Kita patut berbangga dengan segala pencapaian yang ada, namun semua itu bukanlah tujuan utama. Hal tersebut justru harus menjadi sebuah motivasi sehingga kita semakin terpacu untuk menciptakan prestasi-prestasi lainnya yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang sehingga dapat lebih memajukan kota Pangkalpinang yang kita cintai ini. 

Pimpinan dan anggota Dewan serta Bapak/Ibu  yang saya hormati,

Sejak resmi dilantik pada tanggal 15 November 2018 silam, kami berdua, Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang melakukan beberapa akselerasi dalam rangka mewujudkan janji politik kami antara lain melalui kegiatan Festival Beribu Senyuman, yang telah berhasil memecahkan 3 (tiga) rekor MURI sekaligus yaitu Penyajian 52.999 otak-otak yang dimakan bersama masyarakat, Tari Sambut dengan jumlah penari sebanyak 1.200 orang, dan 32.000 Swafoto Tersenyum Masyarakat Pangkalpinang yang dilombakan. Festival ini dimaksudkan sebagai titik tolak sekaligus menunjukan kesiapan Pangkalpinang dalam mewujudkan Ibu Kota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Kota SENYUM (Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur).

Selain itu beberapa kebijakan yang digulirkan pada tahun 2018 dan dilaksanakan di awal tahun 2019 ini antara lain: menaikkan honorarium Pengurus RT dan RW se-Kota Pangkalpinang, menaikkan insentif honorer dengan range kenaikan tertinggi sebesar 20% dari gaji awal dan mendapatkan tambahan penghasilan sebanyak 2  kali setahun, masing-masing sebesar Rp. 1.200.000, dan juga menaikkan gaji/insentif ustadz/ustadzah, marbot masjid dan pengurus tempat ibadah lainnya melalui APBD Tahun 2019. Honor Ustadz/ustadzah dari Rp. 400.000,- perbulan di Tahun 2018 menjadiRp. 500.000,- per bulan di TA 2019, honor muadib Rp. 200.000,- honor marbot/pengurus tempat ibadah lainnya Rp. 150.000,-;

Kebijakan lain adalah pembentukan Satuan Tugas Kelurahan Bersih (SATGAS KASIH) di tiap Kelurahan yang bertugas dalam penanganan permasalahan lingkungan dan kebersihan Kota yang akan menjadi komponen penting untuk mendapatkan Adipura di tahun yang akan datang. 

Selain menggiatkan kembali senam pagi maka kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat adalah Program Jumat Bahagia di Rumah Dinas Walikota Pangkalpinang dengan harapan agar masyarakat dapat bertatap muka dengan Walikota Pangkalpinang, dan Pemerintah dapat menangani permasalahan-permasalahan kemasyarakatan dengan cepat, tepat dan terpadu.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Masih banyak keinginan kami dalam membangun kota pangkal kemenangan ini, yang menjadi pekerjaan rumah buat kami berdua. Kebijakan-kebijakan yang telah kami sebutkan tadi, baru beberapa persen dari total janji politik dan puluhan program strategis yang pro masyarakat yang akan kami laksanakan untuk pembangunan Kota Pangkalpinang hingga 2023 mendatang.

Saya mempunyai mimpi untuk membangun Kota Pangkalpinang yang dimulai dengan SENYUM (Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur) untuk seluruh masyarakat Pangkalpinang, dan menjadikan Pangkalpinang sebagai “etalase” Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keinginan serta harapan itulah yang kemudian diterjemahkan dalam Visi  kami sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2018-2023 yaitu “MEWUJUDKAN PANGKALPINANG SEBAGAI KOTA SENYUM (SEJAHTERA, NYAMAN, UNGGUL DAN MAKMUR).

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia,

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses Penyelengaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2018 ini tentu saja masih terdapat berbagai kendala dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut tentunya akan menjadi bahan evaluasi, sehingga nantinya untuk dapat diperbaiki dan ditingkatkan kembali pada masa yang akan datang.

Kami sangat berharap bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan pada lima tahun ke depan akan dapat berjalan dengan lebih baik lagi, sehingga hasil-hasil pembangunan akan semakin dirasakan, dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Pangkalpinang.

Kami memahami sepenuhnya bahwa segala keberhasilan yang telah dicapai dan yang ingin dicapai tidak akan dapat terwujud tanpa  kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD, serta didukung penuh oleh segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan tentunya hasil kerja keras dari seluruh jajaran pemerintahan pada semua tingkatan serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung program Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Pimpinan beserta Anggota Dewan dan bapak/ibu yang Kami hormati,

Demikianlah penyampaian Nota Pangantar LKPJ Walikota Pangkalpinang Akhir Tahun Anggaran  2018 yang secara singkat juga akan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa, sebagai wujud  dalam memberikan layanan keterbukaan informasi pada masyarakat.

Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondisi kota tercinta kita ini agar tetap kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyimak Nota Pengantar LKPJ ini hingga selesai, semoga Allah SWT – Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian serta memberikan bimbingan, petunjuk dan kemudahan dalam upaya kita memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat di Kota Beribu Senyuman yang kita cintai ini.

Aamiin Ya Robbal ‘alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

Walikota Pangkalpinang

H.Maulan Aklil

#Fotografer: Miko

Mungkin Anda juga menyukai