BKPRD Hadir Untuk Mendukung Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPRD) merupakan badan bersifat ad-hoc yang diketahui oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dibentuk untuk mendukung pelaksaan UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Pembentukan BKPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2018 masih berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Hal ini dikarenakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 116 tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang mengatur pembentukan Tim Koordinasi Penaataan Ruang Daerah (TKPRD) dan menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 baru ditetapkan pada tanggal 30 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2017 serta baru dipublikasikan pada tanggal 16 Januari 2018 atau setelah APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018 ditetapkan. Selanjutnya, BKPRD akan bertransformasi menjadi TKPRD pada tahun 2019.

Pjs Walikota Pangkalpinang, Dr Asyraf Syuryadin. M.Pd, pada Apel Pagi Senin (2/4) telah mengkukuhkan anggota BKPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2018 yang ditandai dengan penyerahan secara simbolis Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 129/KEP/PUPR/III/2018 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 kepada Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Radmida Dawam, SH.MH selaku ketua BKPRD Kota pangkalpinang.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Pjs Walikota Pangkalpinang selaku pembina apel pagi,beliau menjelaskan bahwa BKPRD Kota Pangkalpinang memiliki tugas berat yaitu membahas Raperda Revisi RTRW Kota pangkalpinang Tahun 2011-2030 , serta Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan di Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2038, disamping tugas rutin BKPRD lainnya. BKPRD Kota Pangkalpinang pada dasarnya merupakan media komunikasi lingkup penataan ruang yang bersifat lintas urusan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, mengingat penataan ruang wajib dipedomani dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Tugas BKPRD dalam hal perencaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang membutuhkan partisipasi aktif segenap pihak. Untuk itu konsistensi dari setiap anggota BKPRD Kota Pangkalpinang sangat diharapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kota pangkalpinang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata skala regional, serta kota industri skala internasional dengan konsep water front city yang berwawasan lingkungan.

Untuk itu Pjs Walikota Pangkalpinang berpesan kepada BKPRD Kota pangkalpinang agar dapat berperan aktif mengawal penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan, serta dapat menjadi perwakilan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam pembahasan penataan ruang di tingkat Provinsi maupun Nasional.

Akhirnya, dengan dikukuhkannya BKPRD Kota Pangkalpinang sekaligus memberitahukan kepada publik Kota Pangkalpinang, bahwa BKPRD hadir untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Kota Pangkalpinang, khususnya lingkup penataan ruang. Dan diiakhir sambutan Pjs Walikota menegaskan bahwa setelah dibentuknya tim BKPRD jangan lagi ada bangunan yang tidak memiliki IMB._(humaspmkot-pkp)

You may also like...