Pemkot Pangkalpinang Ajukan Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan dan Penataan Pemakaman

Wakil Wali Kota Pangkalpinang Muhammad Sopian memberikan sambutan pada acara Rapat Paripurna Keduapuluh Tiga Masa Persidangan III Tahun 2019 dalam rangka Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Pangkalpinang terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pangkalpinang, Senin (20/5/2019), di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang.

Sopian menyampaikan pengajuan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada adanya perubahan pada beberapa substansi, yaitu adanya perubahan jumlah petak pada bangunan kios, perubahan substansi pada pasal yang mengatur mengenai tarif retribusi Rumah Potong Hewan, penambahan pada objek kekayaan daerah berupa pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium lingkungan, dan pelayanan kemetrologian, serta adanya penghapusan pasal yang mengatur mengenai Retribusi Kepelabuhan.

“Berkenaan dengan pengajuan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang didasarkan pada dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Pemerintah Kota Pangkalpinang berupaya memajukan kebudayaan nasional dan menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan, sehingga diperlukan aturan yang jelas di dalam penyelenggaraan perpustakaan,”kata Sopian.

Selain itu, Sopian menyatakan pengajuan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat serta pelestarian hasil budaya daerah, maka perlu perhatian dan dukungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan agar mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman yang berbasis teknologi dan informasi.

“Dengan adanya dasar hukum yang  mengatur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, maka perpustakaan berfungsi sebagai wahana Pendidikan, penelitian, pelestarian, penyebarluasan informasi, dan rekreasi,”lanjutnya.

Sementara itu, berkenaan dengan pengajuan Raperda tentang Penataan Pemakaman dikarenakan kondisi pemakaman saat ini secara umum tidak tertata dengan baik sehingga terlihat berantakan. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam hal penataan untuk pengembangan atau perluasannya.

“Jumlah penduduk yang semakin meningkat menjadi faktor pendorong Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk memperluas lahan pemakaman,”kata Sopian.

Dijelaskan Sopian, sebenarnya praktek pemanfaatan lahan sudah diakomodir dalam Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 sebagai lahan pemakaman, tetapi terkendala karena adanya penolakan dari warga.

“Sehingga hal tersebut menjadi factor penghambat proses pengembangan atau perluasan lokasi pemakaman yang berdampak pada pelayanan publik yang kurang optimal,”imbuhnya.

Sopian menyampaikan dengan disusunnya Raperda tentang Penataan Pemakaman ini, diharapkan pemakaman di Kota Pangkalpinang ini dapat tertata dengan baik.

“Dengan diajukannya Raperda tentang Penataan Pemakaman, maka Perda Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan secara yuridis perlu diatur kembali untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini,”katanya._(humas-pkp)

#Timhumasprotokolpangkalpinang

You may also like...