Pemerintah Kota Pangkalpinang Peringati Hari Otonomi Daerah

Pemerintah Kota Pangkalpinang menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-23 pada hari Kamis (25/4/2019) di Halaman Kantor Wali Kota Pangkalpinang. Tema Hari Otonomi Daerah tahun ini adalah “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang lebih Baik melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif”.

Wali Kota Pangkalpinang H. Maulan Aklil yang bertindak sebagai Inspektur Upacara yang membacakan Amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo menyatakan, tema peringatan ini merupakan refleksi masyarakat kepada Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memberdayakan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan daerah.

“Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat menganggap bahwa masyarakat  itu hanyalah semata-mata sebagai “konsumen” pelayanan publik, tapi dituntut adanya kemampuan untuk memperlakukan masyarakat sebagai “citizen” termasuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusianya,”kata Wali Kota.

Untuk itu semua ASN di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian Pemerintah Daerah harus dapat beradaptasi dengan kepentingan masyarakat, di mana masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam mendapatkan pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kepala daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, serta wajib memublikasikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) kepada masyarakat.

“Peraturan ini hendaknya diaplikasikan secara konsisten, serta mengedepankan ketelitian dan kecermatan, sehingga kita dapat mengetahui gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia,”lanjut Wali Kota

Hal strategis yang dapat diperoleh dari kegiatan semacam ini adalah kita akan mempunyai data yang lengkap untuk menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gambaran ini akan menjadi dasar Pemerintah untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah.

Menutup amanatnya, Menteri Dalam Negeri RI menegaskan untuk mengawal otonomi daerah agar selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, mendorong munculnya kemandirian yang digerakkan oleh kreativitas dan inovasi daerah dalam mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang ada, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui keserasian hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, keserasian hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan masyarakat._(humas-pkp)

#Timhumasprotokolpkp

Mungkin Anda juga menyukai