Pejabat Eselon III dan IV Pemerintah Kota Pangkalpinang Wajib Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa

Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Radmida Dawam menyatakan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang wajib mempunyai Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa. Ini disampaikannya dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang pada hari Selasa (26/3/2019) yang bertempat di Ruang Pertemuan Lantai 1 Kantor Wali Kota Pangkalpinang (OR).

“Hari ini banyaknya pejabat atau pegawai kita sering ikut tes Sertifikasi Barang/Jasa sengaja nggak lulus. Tapi saya yakin  bapak ibu yang hadir di sini punya niat dan keinginan menambah pengetahuannya dan setelah ini bisa ikut tes Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa karena  Wali Kota sudah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pejabat Eselon III dan IV itu wajib mempunyai Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa, khususnya Pejabat Eselon III diberikan waktu satu tahun sejak SK dikeluarkan paling lama punya Sertifikat PB/J, setelah itu akan dievaluasi jabatannya,”kata Radmida.

Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang telah mengeluarkan Instruksi Wali Kota Pangkalpinang Nomor 188.55/057/BKPSDMD/III/2019 tentang Kewajiban Memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar/Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 1 Maret 2019.

Radmida menyatakan ASN sebagai pejabat punya tanggung jawab dalam pengadaan barang/jasa. Jangan sampai tanggung jawab itu dilimpahkan begitu saja kepada orang-orang yang punya Setifikat Barang/Jasa. “Jadi kita pun harus punya sertifikat untuk pengadaan barang/jasa,”imbuhnya.

Radmida mengungkapkan kebijakan mengenai kewajiban mempunyai Sertifikat Barang/Jasa ini sudah diterapkan di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Jadi  dalam satu dinas kalau ada satu saja yang punya sertifikat, apakah semua harus kita tumpahkan kepada yang hanya punya sertifikat itu? Setiap  bidang itu harus punya dan kabidnya harus bertanggung jawab di bidang-bidangnya masing-masing,”tegas Radmida lagi.

Dijelaskan Radmida, banyak perubahan fundamental pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini dan ini penting untuk dipahami karena aturan ini selalu dievaluasi.

“Setelah bimtek ini silahkan ditanyakan seluas-seluasnya apa yang kira-kira belum paham. Kemudian bisa  ikut Tes Pengadaan Barang/Jasa yang bisa dilakukan di LKPP, pagi tes secara online dan siang sudah ada pengumumannya lulus atau tidak,”kata Radmida kepada para peserta sosialisasi.

Radmida juga mengungkapkan sudah meminta BKPSDMD Kota Pangkalpinang untuk menganggarkan Tes Pengadaan Barang/Jasa.

“Kalau tidak ikut di BKD kita ikut ke LKPP juga bisa, tinggal mendaftarkan melalui ULP, modalnya hanya belajar dan SPPD, atau bisa melalui Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Bangka Barat yang sudah memiliki alat untuk ikut tes tersebut,”tutup Radmida.

#Peliput&Penulis: Edoy & Yuli
#Fotografer: Miko

Mungkin Anda juga menyukai