300 Warga Kurang Mampu di Pangkalpinang Mendapat Bantuan Asuransi

Pemerintah Kota Pangkalpinang melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Kota Pangkalpinang pada hari Selasa (22/1) bertempat di Ruang Rapat Wali Kota Pangkalpinang Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Wali Kota Pangkalpinang H. Maulan Aklil dan Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang Pio Susandi. Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini maka sebanyak 300 masyarakat kurang mampu di Kota Pangkalpinang akan mendapatkan bantuan Asuransi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Pangkalpinang menjelaskan 300 warga kurang mampu yang masuk dalam program ini adalah para janda dengan syarat berumur 35 tahun – 59 tahun yang mempunyai tanggungan minimal satu orang, pekerja sektor informal atau penerima upah, perempuan rawan sosial dan ekonomi, dan yang paling utama masyarakat kurang mampu.

“Pekerjaan mereka ini adalah informal, ada pedagang kecil-kecilan, banyak macemlah, yang mempunyai resiko sehingga perlu kita asuransikan. Bisa  klaim di BPJS Ketenagakerjaan baik biaya perawatan, biaya jaminan hidupnya, tunjungan kematian atau kecelakaan. Preminya  sebesar Rp16.800 perorang perbulan,”jelasnya.

Fitriansyah menambahkan sebagai premi asuransi akan disetor ke rekening masing-masing penerima manfaat. Karena itu, BPJS akan mencetak kartu dan akan dilaunching pada tanggal 15 Februari mendatang.

Fitriansyah  mengharapkan dengan adanya jaminan ini warga kurang mampu merasa dilindungi  dalam mencari nafkah dan mencari kerja.

Sementara itu, PPS Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang Pio Susandi mengapresiasi Pemerintah Kota Pangkalpinang, khususnya Dinsos PPPA Kota Pangkalpinang yang telah menginisiasi memberikan perlindungan melalui APBD kepada 300 pekerja informal. Ini adalah salah satu bentuk nyata Pemerintah Kota Pangkalpinang terkait Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Dijelaskannya, dalam kesepakatan ini ada dua program yakni Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian. Jaminan kematian jika ada yang meninggal dunia di luar hubungan kerja, ahli waris mendapatkan haknya sebesar Rp24 rupiah. Kemudian untuk kecelakaan kerja sendiri manfaatnya  apabila peserta mengalami kecelakaan biaya pengobatan dan perawatan unlimited.

“Sesuai PP Nomor 44 Tahun 2015, memang tidak ada lagi batasan biaya, kalau peserta itu mengalami sakit rawat inap atau rawat jalan maka enam bulan pertama gaji tetap dibayar BPJS. Untuk manfaat  itulah yang bisa kami berikan kepada peserta. Kalau kecelakaan menyebabkan kematian, hak ahli waris mendapatkan 48 dikali upah yang dilaporkan ke kami. Misalnya, upah  yang dilaporkan ke kami ini sebesar Rp1 juta manfaat  atau haknya sebesar Rp48 juta,”tambah Pio.

Wali Kota Pangkalpinang menyatakan sangat mendukung program yang telah dikeluarkan oleh Dinsos PPPA Kota Pangkalpinang dan BPJS Ketenagakerjaan ini. Dia berharap program ini dapat mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu.

“Bagus ini programya, sangat membantu masyarakat. Ini sangat bagus dan luar biasa sekali. Tapi saya minta tolong untuk klaim jangan terlalu lama pak. Kasihan masyarakat. Kalau program yang langsung mengena ke masyarakat saya 100 persen akan mendukung,”tutupnya.

#Fotografer: Iwan
#Peliput dan Penulis: Edoy dan Yuli 

You may also like...